HAK-HAK DASAR MANUSIA

Organisasi Kebenaran Universal

Adalah hak-hak dasar seperti hewan, yg harus dipenuhi oleh Negara, dijaga kehormatannya. Yang apabila dilanggar maka pelanggarnya harus diberi hukuman.

1. Hak untuk hidup.

2. Hak memperoleh keturunan.
Untuk melestarikan spesiesnya.

Jadi sebenarnya hanya ada dua, selanjutnya hak-hak dasar berikutnya diturunkan dari kedua hak dasar diatas.

1. Hak memperoleh makanan & minuman. 
Kalau tidak dikasih makan, maka manusia akan mati (nomor 1). Jadi ini harus dipenuhi.

2. Hak kesehatan.
Kalau manusia sakit, maka juga akan mati (no.1). Terutama sakit ym mematikan seperti: kecelakaan parah, jantung, demam berdarah, ebola, malaria, dll.

3. Hak mendapatkan pekerjaan yg layak.
Kalau manusia tidak bisa bekerja, maka tidak mendapatkan penghasilan, sehingga tdk bisa makan, dan akhirnya mati.

4. Hak menjalankan ibadah / beragama.
Menurut kepercaayan seorang agamis, org yg berdosa akan disiksa di hari akhir. Sehingga kondisi orang tersiksa yg abadi, sama saja seperti orang mati, bahkan lebih parah dari org mati. Berarti agama adalah jalan utk hidup pada hari akhir (no. 1)

5. Hak utk menikah.
Menikah utk mendapatkan keturunan (nomor 2).

6. Hak keamanan.
Apabila banyak penjahat, maka manusia akan terbunuh, hak hidupnya terampas (no. 1)

7. Hak memperoleh keadilan hokum.
Apabila hakim berat sebelah, maka org yg tdk bersalah akan dihukum mati (no. 1)

8. Hak property kendaraan dan sarana transportasi.
Apabila tdk memiliki sarana transport seperti jalan, motor, mobil, maka tdk bisa bekerja dgn baik, sehingga tdk mendapatkan penghasilan, akhirnya tidak mendaptkan makanan, dan bisa mati (no. 1).
Jalan yg buruk juga bisa mengakibatkan kecelakaan yg bisa mengakibatkan kematian.

9. Hak rekreasi/hiburan.
Apabila hati tdk dihibur maka hati akan sakit, yg bisa mengakibatkan kematian hati. Kematian hati tak ubahnya seperti kematian hidup (no. 1).
Kematian hati pun bisa mengakibatkan kematian jasad.

NPI: Tugas Anggota Dewan

Seorang Anggota Dewan, setelah terpilih, maka dia milik seluruh warga bukan hanya milik golongan, partai, atau RW tertentu. Sama seperti halnya dgn Kepala Daerah. Oleh sebab itu kita harus memahami kerja/tugas dari Anggota Dewan.
Berdasarkan UU, tugas DPR/D yg paling pokok adalah fungsi legislasi yaitu membuat UU/Perda termasuk APBN/APBD dan mengawasi pelaksanaan UU/Perda tersebut.
Proses tugas secara detailnya sebagai berikut.
1. Dimulai dari penyerapan aspirasi dari dappil anggota Dewan, misal anggota DPRD dengan Dappil 2 kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang. Maka sebaiknya anggota Dewan harus menyerap dari ketiga kecamatan tersebut secara adil proporsional, tidak pilih kasih, misal hanya Mustika Jaya, karena tinggal di sana.
2. Aspirasi yang diserap tersebut kemudian diolah bersama staff ahlinya. Kemudian dicari juga fakta-fakta lapangan dan literatur yang diperlukan. Untuk memperkuat pengkajian, bisa diadakan seminar/lokakarya atau studi banding.
3. Hasil kajian kemudian memutuskan item-item apa saja yang akan disampaikan kepada Rapat Paripurna kemudian diperjuangkan untuk dimasukkan kedalam UU/Perda atau APBN/APBD.
Dalam penentuan item-item tsb harus menerapkan asas adil proporsianal, yaitu antara lain:
- Yang paling dibutuhkan banyak warga. Jalan utama harus lebih diutamakan daripada jalan dalam gang. Jadi jangan sampai jalan utama rusak parah, yang dibangun malah yang di dalam gang. Apalagi jalan di dalam gang tersebut tidak rusak.
- sesuai dengan budget APBN/APBD. Disusun berdasarkan prioritas dan penghematan. Dicari item dengan biaya hemat, hasil maksimal.
- Urutan dari yang paling penting :
  a. Berhubungan dengan nyawa manusia, misal kesehatan, lebih diutamakan, termasuk kelahiran dan perawatan bayi, dan kesehatan
  b. Berhubungan denga pangan, makanan, agar warga tidak kelaparan.
  c. Berhubungan dengan pekerjaan, karena tanpa penghasilan warga juga bisa kelaparan.
  d. Berhubungan dengan agama dan kualitas Sumber Daya Manusia. Termasuk diantaranya pendidikan.
- Yang paling langgeng manfaatnya. Misalnya pembangunan jalan yang dicor, atau pembangunan jembatan.

Karena hanya fungsi legislasi, daya jangkau dan daya gedornya tidak seperti Pemerintah. Pemerintah sebagai eksekutif bisa lebih leluasa melakukan banyak hal daripada anggota Dewan
.

NPI: Fungsi Kepemimpinan

Kepemimpinan seperti Ketua Ormas, Presiden, memiliki fungsi/tugas. Tugas pokok kepemimpinan bukan membasahi celana ketika banjir, atau mengepel lantai, bukan itu. Mari kita bahas satu persatu.

1. Staffing. Begitu seorang pemimpin, misal Presiden dilantik, maka tugas pertama yang harus dilakukan adalah staffing, menyusun kabinet. Oleh sebab itu, pemimpin harus mengetahui karakter orang yg dipimpinnya. Dahulu Nabi Muhammad saw dan Umar bin Khattab adalah orang-orang yang
tahu karakter masyarakat Arab. Termasuk menentukan bidang-bidang apa saja yang dibutuhkan.
Staffing yang dihasilkan haruslah yang mampu mewujudkan tujuan instansi/organisasi yang dipimpin. Untuk membahas Staffing secara lebih detail, nanti kita akan bahas di lain kesempatan.

2. Merancang program kerja untuk mewujudkan tujuan instansi/organisasi.
Apabila tujuan instansi adalah memakmurkan rakyat, maka buat program kerja yang mewujudkan kemakmuran rakyat. Misal, membuka lapangan pekerjaan yang dikomando oleh Menteri Tenaga Kerja. Membuat program kerja sampai ke detailnya, sehingga akan lebih mudah dilaksanakan.
Setelah seorang pemimpin terpilih, coba perhatikan, progker apa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 100 hari, atau 1 tahun kedepan.
Dalam mengerjakan fungsi ini bisa minta bantuan para pakar/ahli.

3. Memastikan staff dibawahnya dapat bekerja optimal.
 Seorang pemimpin tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Oleh sebab itu staff dibawahnya harus dimotivasi agar melaksanakan tugasnya dengan optimal. Jangan sampai ada staff atau kepala bidang yang  tidak bekerja. Karena kalau tidak bekerja, maka program kerja tidak berjalan, bagaimana mungkin tujuan instansi bisa terwujud.

4. Nah, kemudian, bagian tersulit adalah penyikapan, atau keputusan yang diambil ditengah periode kepengurusan. Sebenarnya, bagian tersulit dari seorang pemimpin adalah menentukan keputusan, termasuk timing dari mengeluarkan keputusan.
Keutamaan pemimpin adalah visi yang diambil utk mewujudkan tujuan instansi yg dipimpinnya, misalnya memakmurkan masyarakat. Semakin baik seorang pemimpin, maka keputusan yang diambil semakin dekat dengan tujuan.

Karena bagian terpenting dari fungsi pemimpin adalah menentukan keputusan. Tentunya seorang pemimpin harus memiliki bekal pengetahuan dan wawasan yang memadai. Tidak harus bergelar profesor, yang penting kemampuan seorang pemimpin utk belajar & menambah wawasan.

5. Memberikan teladan.
Apabila keputusan telah dikeluarkan, seorang pemimpin harus yang paling taat dengan keputusan tersebut. Misalnya, membayar pajak. Taat kepada aturan lalu lintas, dll.

6. Control dan Evaluasi.
Pemimpin perlu mengetahui kinerja dari bidang-bidang di bawahnya. Bisa dengan cara blusukan atau menggunakan media lain. Umar bin Khatab pernah keliling negaranya untuk mengecek jalannya pemerintahan.
Dari hasil evaluasi yang diambil, kemudian diambil keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

NPI: Kriteria/Parameter Parpol Pilihan

Dalam memilih, pertama-tama kita jangan cenderung ke salah satu parpol, kemudian mari kita sama-sama menentukan parameter apa saja yg paling utama dalam memilih parpol.

1. Indeks Korupsi.
Parpol yg paling sedikit kasus korupsi. Karena, membersihkan korupsi di negara kita ini sudah menjadi komitmen bersama. Data ini lebih terukur, bisa melihat data-data yg ada.

2. Track record caleg dan kepala daerah/Kapabilitas caleg.
Lihat track record caleg dan kepala daerah yang lalu dari sejak awal sampai sekarang. Kemudian track record caleg yang akan datang. Ibarat pemain bola, yang akan kita pilih tentu dilihat dari kemampuannya bermain bola, bukan seberapa jauh populernya. Ada beberapa sub parameter yang bisa dilihat :
a. Seberapa jauh kebijakan yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat, terutama utk kepala daerah yg diusung.
b. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama anggota legislatif.
c. Tidak tersangkut kasus kriminal dan etika moral standar yang dianut sebagian besar masyarakat.
d. Khusus utk Anggota Dewan yg akan datang, tentu tidak mempunyai catatan aktivitas anggota dewan. Bisa dilihat dari pengalaman organisasi dan seberapa jauh organisasi yang dipimpinnya berhasil (kemampuan manajemen organisasi)
e. Kemampuan komunikasi, termasuk menjalin komunikasi dengan konstituen. Semakin banyak pergaulan dengan unsur kelompok masyarakat, maka memnandakan semakin pandai dalam berkomunikasi.

3. Kemampuan Organisasi Parpol dalam Melaksanakan Aktivitas.
Ini mungkin sesuatu yang baru. Jarang pakar menggunakan parameter ini. Seorang calon anggota legislatif yang baik, seharusnya merupakan kader parpol yang memang sudah digodok di parpolnya supaya berkualitas. Ibarat klub sepakbola, tentunya harus menggodok pemain intinya dengan mengadakan latihan intensif di klubnya, tidak mengambil dari cabang lain, misal bulutangkis.
Seorang caleg harus sudah menunjukkan keberhasilan dalam memimpin parpolnya, seharusnya dari unit terkecil parpol tsb. Nah, kegiatan/aktivitas di parpolnya merupakan sarana bagi caleg tsb utk melatih kapabilitasnya. Bisa kita bayangkan dengan parpol yang tidak memiliki aktivitas, bagaimana bisa melatih kader caleg tersebut.
Selanjutnya yang menjadi permasalahan aktivitas apa yang diukur. Mungkin kita nggak terlalu jauh sampai kesitu, minimal adanya akvitas yang dilakukan suatu parpol bisa kita jadikan acuan dalam memilih parpol.

Tambahan : Khusus utk muslim, point no 2 ditambahkan dgn berakhlaq seperti mendekati Rasul, dan senantiasa bertaqwa kpd Allah.

National Political Institute

Alhamdulillah, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 telah berdiri NATIONAL POLITICAL INSTITUTE (NPI), salah satu sayap SMII di bidang lembaga kajian sosial politik.

Visi: Mewujudkan masyarakat yang cerdas sosial politik.

Diharapkan, lembaga ini mampu memberikan pencerdasan kepada masyarakat dalam bidang sosial politik, sekaligus memberikan solusi masalah sospol yang dihadapi masyarakat.
Lembaga ini akan mengkaji permasalahan sospol secara objektif, independen dan non-partisan berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan.
Kegiatannya dapat berupa seminar, lokakarya, kajian. Masyarakat dapat berpartisipasi dan turut aktif memberikan tulisan konsep, dan gagasan.

Data Lembaga
Nama : National Political Institute (NPI)
Direktur : Vicky Suprayogi IK, ST.
Sekretariat : Perumahan MGT, Mustika Jaya, Bekasi